NEWSFEED.CO.ID - Puncak ibadah haji, yang meliputi Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), tinggal hitungan hari. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) demi mendukung kelancaran jemaah.
Salah satu fokus utama saat ini adalah penyediaan klinik dan tenaga kesehatan di rute Armuzna, yang masih dalam tahap negosiasi dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pengawas (Tim Was) DPR RI untuk layanan akomodasi dan kesehatan, Singgih Januratmoko, saat sidak ke Sektor 4 Daker Makkah di Hotel Oriens, kawasan SyiSha, Minggu (1/6/2025).
Wakil Ketua Komisi VIII Dpr RI itu mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus berupaya agar rumah sakit darurat dapat diizinkan hingga pelaksanaan Armuzna. “Kita masih negosiasi untuk rumah sakit darurat, sementara untuk klinik sudah diperbolehkan,” ujarnya.
Selain persoalan medis, Singgih menyebutkan tantangan lain terkait layanan Nusuk dan transportasi bagi jemaah haji Indonesia dari hotel menuju Armuzna, yang harus segera diselesaikan karena keterlibatan penyedia layanan (syarikah) yang berbeda.
Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa kualitas konsumsi jemaah yang mereka temui di Sektor 4 Daker Makkah sudah lebih baik. “Kalau soal makanan, sudah jauh lebih baik, hanya saja tadi ada masukan terkait sayur yang kurang mantap,” kata politisi asal Jawa Tengah itu sambil tersenyum.
Terkait persiapan lebih luas, Singgih mengungkapkan bahwa Dpr bersama BP Haji tengah menyiapkan aturan pelaksanaan haji, termasuk regulasi soal kuota, visa, dan lainnya.
Sidak Tim Was Dpr RI lintas komisi ini diterima langsung oleh Kepala Sektor 4 Daker Makkah, Kamaludin. Turut hadir sejumlah anggota DPR lintas komisi, termasuk Tommy Kurniawan dari Komisi XI, Anggia Erma Rini dari Komisi VI, dan lainnya.
Dengan berbagai upaya ini, diharapkan pelaksanaan puncak haji tahun ini berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia.
