LAMPUNG, NEWSFEED.CO.ID — Sebuah tonggak sejarah baru dicatat oleh Persatuan Petani Lampung (PPL) dengan diresmikannya Kantor Sekretariat Wilayah pada Minggu 6 Juli 2025.
Kantor Sekretariat yang terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan ini diharapkan menjadi pusat kegiatan organisasi sekaligus wadah perjuangan aspirasi petani dari seluruh penjuru Lampung.
Acara peresmian berlangsung sederhana namun penuh makna, dihadiri oleh para anggota Ppl. Momen ini disambut dengan rasa haru dan semangat baru oleh para petani yang selama ini merindukan ruang representatif untuk menyuarakan kepentingan mereka.
Ketua Umum Ppl, Erwan Ependi menekankan bahwa peresmian kantor ini adalah langkah strategis dan bukan sekadar formalitas administratif. Ia menyebut sekretariat ini sebagai “rumah gerakan petani”, tempat berkumpulnya pikiran, strategi, dan solidaritas.
“Ini bukan sekadar kantor. Ini rumah gerakan. Tempat di mana suara petani tidak hanya didengar, tapi juga dikelola menjadi kekuatan kolektif,” tegas Erwan di hadapan hadirin.
Menurutnya, selama ini banyak organisasi tani yang terjebak dalam seremonial, tanpa membangun infrastruktur perjuangan yang kuat. Dengan berdirinya sekretariat wilayah ini, Ppl menunjukkan kesungguhannya dalam membangun sistem organisasi yang tangguh dan mandiri.
“Kita sudah terlalu lama menjadi penonton di tanah sendiri. Petani masih dibebani harga pupuk mahal, distribusi yang tak adil, dan pasar yang dikuasai tengkulak. Sekretariat ini akan menjadi pusat perlawanan atas ketidakadilan itu,” lanjut Erwan dengan suara lantang disambut tepuk tangan para petani.
Erwan juga menjelaskan bahwa kantor ini akan difungsikan sebagai pusat dokumentasi konflik agraria, basis data keanggotaan petani, hingga ruang diskusi rutin soal kebijakan pertanian.
Ppl, kata dia, berkomitmen memperkuat literasi organisasi petani agar tidak mudah dipolitisasi oleh pihak luar.
Sekretaris Utama Ppl, Anggri Sastriadi, menambahkan bahwa kehadiran kantor ini adalah bagian dari upaya memudahkan komunikasi dan pelayanan organisasi kepada para petani.
“Selama ini, kita terlalu sering terhambat urusan teknis dan birokrasi. Sekarang kita punya rumah bersama, ruang koordinasi, dan tempat untuk mengawal program kerja agar benar-benar sampai ke petani,” jelas Anggri.
Ia menyebut beberapa program awal yang akan dijalankan dari kantor sekretariat ini, di antaranya pendampingan hukum untuk petani yang terlibat dalam sengketa tanah, pelatihan teknis pertanian organik, serta fasilitasi akses permodalan melalui koperasi tani yang akan dibentuk dalam waktu dekat.
Ia menambahkan bahwa kantor ini bukan hanya untuk anggota Ppl, melainkan juga terbuka bagi komunitas petani lain yang ingin belajar dan berkolaborasi.
Menutup rangkaian acara, Erwan kembali menegaskan bahwa tujuan akhir dari perjuangan Ppl adalah kedaulatan petani dan kedaulatan pangan.
Ia menyerukan agar organisasi tani tidak hanya menjadi alat perantara bantuan pemerintah, tapi menjadi kekuatan yang menentukan arah kebijakan pertanian di tingkat lokal maupun nasional.
