NEWSFEED.CO.ID - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kesiapannya untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) Impor Singkong dan tapioka bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Langkah ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang mengatur bahwa kebijakan ekspor dan impor harus melalui rapat koordinasi antar kementerian yang dipimpin oleh Menko Perekonomian.
Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, menegaskan pihaknya telah mendiskusikan usulan lartas secara internal dan siap membahasnya lebih lanjut di tingkat kementerian koordinator.
“Kami terbuka terhadap masukan dan evaluasi, terutama dalam melihat dampak terhadap perekonomian nasional dan situasi perdagangan global yang dinamis,” jelas Isy.
Ia menambahkan bahwa pembahasan lartas baru akan dilakukan jika kondisi ekonomi global membaik.
“Setiap keputusan nantinya akan mempertimbangkan pendapat dari para pemangku kepentingan,” tutupnya.
BACA JUGA: DPP Pematank Laporkan Dugaan Mangkraknya Penanganan Lima Kasus Korupsi di Kejati Lampung ke Kejagung
Di tengah upaya pembahasan kebijakan tersebut, isu anjloknya harga singkong di Lampung menimbulkan kegaduhan politik.
PMII Cabang Bandarlampung dalam aksi unjuk rasa menuding Menko Pangan Zulkifli Hasan sebagai biang kerok merosotnya harga, yang menurut mereka merugikan petani secara besar-besaran.
Tudingan tersebut mendapat respons keras dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPW PAN Lampung, Suprapto, menyebut pernyataan PMII keliru dan cenderung bernuansa politis.
“Seharusnya kita bersatu, bukan saling serang. Bang Zul itu tokoh nasional yang selama ini peduli pada masyarakat Lampung,” kata Suprapto.
Ia menegaskan, kebijakan impor bukan wewenang Menko Pangan, melainkan Menko Perekonomian.
“Tudingan itu justru memperlihatkan kurangnya pemahaman soal tata kelola pemerintahan,” tambahnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua BM PAN Lampung, Naufal Caya, yang menilai pernyataan PMII bisa menyesatkan opini publik.
“Bang Zul sedang berjuang mewujudkan swasembada pangan. Jangan karena kepentingan kelompok, kita jadi menebar fitnah,” tegasnya.
Naufal juga mendorong agar semua elemen masyarakat dan tokoh daerah kompak mencari solusi terhadap persoalan harga singkong.
“Ini saatnya bersinergi, bukan saling menyalahkan. Kepentingan petani harus jadi prioritas bersama,” ujarnya.
Meski aksi PMII menuai polemik, sejumlah pihak tetap menekankan pentingnya menjaga ruang aspirasi mahasiswa, selama tetap berdasarkan data dan disampaikan secara konstruktif.
