NEWSFEED.CO.ID - Rencana pemerintah untuk membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite pada 1 Oktober 2024 akhirnya ditunda.
Keputusan ini diambil karena pemerintah merasa belum siap dengan segala persiapan yang diperlukan.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan bahwa SPBU saat ini masih melayani pembelian Pertalite tanpa adanya pembatasan, termasuk bagi konsumen yang belum mendaftarkan diri.
Meski demikian, Pertamina terus mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pendaftaran agar program subsidi tepat sasaran dapat berjalan dengan baik.
Menurut data Pertamina, hingga September 2024, sudah ada 5,45 juta konsumen yang terverifikasi sebagai penerima BBM bersubsidi. Pertamina akan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran ini.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya agar subsidi BBM tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh mereka yang tidak berhak.
Pemerintah saat ini masih membahas aturan detail terkait kriteria penerima BBM subsidi agar kebijakan ini dapat berjalan adil dan efektif.
Sebelumnya, Bahlil sempat menyampaikan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan diterapkan setelah peraturan menteri terkait disahkan.
Peraturan ini akan mengatur secara rinci mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi BBM dan mekanisme penyalurannya.
Dengan ditundanya kebijakan pembatasan ini, Pemerintah berharap dapat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memastikan bahwa semua persiapan telah dilakukan dengan matang.
Pembatalan rencana pembatasan BBM subsidi ini disambut baik oleh sebagian masyarakat, terutama mereka yang belum sempat mendaftarkan diri. Namun, ada juga yang khawatir bahwa penundaan ini akan berdampak pada ketersediaan BBM subsidi di masa mendatang.
Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada masyarakat mengenai alasan penundaan ini dan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tidak terjadi penyelewengan.
