NEWSFEED.CO.ID - Abung Mamasa resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung untuk masa bakti 2025–2028.
Ia melenggang tanpa lawan setelah dua kandidat lain memutuskan mundur dari bursa pencalonan.
Dalam sambutannya usai penetapan, Abung menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi dengan sungguh-sungguh.
Ia menegaskan siap bekerja secara optimal demi menjawab kepercayaan yang telah diberikan oleh para anggota IJP.
“Alhamdulillah, saya bersyukur dan siap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus saya emban,” ujar Abung.
Abung memandang IJP sebagai wajah dari komunitas jurnalis yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
BACA JUGA: Sebelum Viral Dilaporkan, Bos Syila Musik ternyata Sudah Layangkan Laporan Duluan Soal Ini
Oleh karena itu, IJP harus menjadi ruang diskusi, pengembangan diri, serta wadah yang menguatkan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Sebelumnya, proses pencalonan Ketua IJP telah dimulai dengan pembukaan pendaftaran.
Abung Mamasa secara resmi mendaftarkan diri tepat pukul 11.00 WIB dan menyerahkan dokumen persyaratan, seperti KTP dan kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW), kepada panitia yang diketuai Budi Bowo Laksono bersama tim pelaksana.
Dalam pernyataan saat mendaftar, Abung menegaskan bahwa dirinya ingin memperkuat peran IJP sebagai organisasi yang aktif dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi para jurnalis, terutama yang bertugas di lingkup Pemprov Lampung.
Ia membawa visi membentuk IJP yang profesional, independen, dan solid dalam memperjuangkan integritas serta kesejahteraan anggotanya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Abung juga memaparkan lima misi utama, antara lain: meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui pelatihan rutin, menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan dan organisasi pers, serta memperkuat advokasi perlindungan jurnalis.
Dengan terpilihnya Abung Mamasa sebagai ketua baru, diharapkan IJP Lampung semakin kuat sebagai garda depan profesionalisme jurnalisme di lingkungan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi wadah solidaritas dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.
